Skip to main content

Presiden Baru! Demokrasi dan Arah Sosial Baru Indonesia


Sumber: Facebook Presiden Joko Widodo
Melintasi ruang waktu. Masuk pada cakrawal pengetahuan yang tak terbatas.

Demokrasi merupakan seorang subjek berhak menentukan nasibnya sendiri. Kita bisa ketahui, RUU Bermasalah, kekerasan di papua, kebakaran hutan (karhutla), kriminalisasi aktivis, kerusakan lingkungan, gejolak rasialisme dan petani kaum miskin kota. Mereka menuntut haknya atas rakyat yang dikebiri.

Masalah tersebut menuai banyak kontroversi. Sebagai reaksi atas keputusan politik yang disinyalir oleh kepentingan elit. Regulasi yang dilakukan dan jastifikasi yang dibuka. Tidak ada solusi kepermukaan.
Apalagi setiap keputusannya tidak representatif publik.

Bahkan semakin sekarang kepercayaan publik kepada pemerintah semakin berkurang. Melemahnya hal itu, karena ada bebera yang belum diselesaikan. Seperti yang telah dijelaskan diatas. Tapi yang lebih fundamental masalahnya adalah kemiskinan dan ketimpangan.
Masalah tersebut tidak pernah selesai. Kian hari angka kemiskinan dan kesenjangan semakin meningkat.

Maka dari itu, mengarus utamakan kedua isu tersebut sangat penting untuk PR pemerintah jokowi selanjunya. Model kolaborasi sistem mesti tergaungkan. Dan arah baru semakin menonjol. Oleh karena itu, arus utama isu meski disikapi secara serius.

Gerakan kolektif ditubuh pemerintah mesti diperkuat. Kepercayaan publik kepada mesti terbuka secara bebas. Dengan itu, pada akhirnya akan menyatukan pandangan politik yang semestinya. Karena terwujudnya sosial baru mesti hadir dari kesadaran organik. Gerakan kolektif mesti dihadirkan atas rakyat yang resah. Agar kemudian pemerintah tidak ada jeratan bagi rakuat.

Dengan gerakan seperti itu, pada akhirnya solidaritas sosial ditubuh bangsa bisa diselesaikan. Asalkan jangan memutuskan keputusan secara sepihak. Agar isu publikpun bisa mendapatkan solusi. Disitu para aktorpun bergerakan pada kesatuan perspektif. Dari situlah perubahan akan terjadi. Pesan seperti itulah yang mesti dihadirkan oleh pemerintah.

Agar rakyatpun akses terhadap isu tersebut bisa muncul kepermukaan dan harus dihadirkan.

Comments